Medan - Plh Bupati Bener Meriah, Armansyah menghadiri Focus Group Discusion (FGD) terkait dengan rekomendasi kebijakan implementasi dryport (pelabuhan darat) untuk distribusi komoditi kopi di Provinsi Aceh. FGD yang diselenggarakan di LePolonia Hotel dan Convention Medan, Sumatera Utara, Selasa (13/6/2023) dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub RI.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Antar Moda, Novianto Widadi,Capt.S.A.P.M.M. Selain itu acara tersebut menghadirkan Direktur Cikarang Dryport dryport dan Tim Pustral UGM sebagai narasumber.

Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, Dr. Siti Maimunah mengatakan, untuk penyelenggaraan dryport baik dari sisi lokasi, anggaran, sistem pembiayaan dan pembentukan lembaga nanti akan dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Sementara itu, para peserta yang mengikuti FGD pada prinsipnya mendukung pembangunan fasilitas TBU untuk menuju dryport di Kabupaten Bener Meriah dengan mengikuti fase-fase yang direkomendasikan oleh Tim Pusat studi Transportasi dan Logistik UGM yang diketua oleh Bapak prof. Dr. Kuncoro Harto Widodo. S.TP. M.Eng.

Dalam pertemuan tersebut, diperoleh beberapa critical point yaitu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah harus menyelesaikan proses pengadaan lahan (luas dan status legalitas) dan serah terima aset kepada pemerintah pusat yang dilakukan sebelum tapah konstruksi dilakukan.

Kedua, mempersiapkan pelaksanaan konstruksi fasilitas Terminal Barang Umum sebagai rekomendasi Fase I sesuai Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, membentuk lembaga pengelola fasilitas untuk mendukung implementasi penanganan produk pasca panen dan penanganan distribusi kopi.

Selanjutnya, meningkatkan volume produksi kopi fan komoditas lainnya untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pemenuhan demand ekspor. Kegiatan itu, dihadiri sejumlah unsur dari Kemenhub, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemkab Bener Meriah, serta sejumlah elemen terkait, termasuk diantaranya anggota legislatif. (Rel/Diskominfo).