BENER MERIAH | Pj Bupati Bener Meriah yang diwakili oleh oleh Pj. Sekretaris Daerah Bener Meriah Khairmansyah, S.IP.,M.Sc memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan kerjasama lintas sektor terkait dengan beberapa hal penting diantaranya soal perempuan dan anak.

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu, diantaranya tentang pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bantuan Oprasional Perlindungan Perempaun dan Anak (BOPPA) dan upaya pencegahannya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) KAbupaten Bener Meriah itu, berlangsung di Aula UPTD PP dan PA Komplek Perkantoran Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Senin (3/6/2024).

Khairmansyah menyebutkan, bahwa permasalahan terkait KTP dan TPPO menjadi tantangan yang spesifik di Kabupaten Bener Meriah, sehingga diperlukan komitmen dan masukan dari lintas sektor sehingga melalui pertemuan koordinasi tersebut, tentunya menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjawab tantangan dan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.

“Untuk itu, mari kita bangun komitmen dalam memperkuat jejaring koordinasi antar stakeholder, sebagai faktor penting dalam proses pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mari tanamkan nilai-nilai karakter serta kasih sayang dalam keluarga, agar terhindar dari praktek-praktek kekerasan dalam rumah tangga," pinta Khairmansyah.

Dalam kesempata itu, Khairmansyah juga menyinggung tentang kenakalan remaja yang harus mendapat perhatian secara serius untuk ditangani semua unsur. “Harus ada pendekatan, baik di tingkat keluarga, di tingkat jajaran kampung. Generasi kedepan menjadi tanggung jawab kita sekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala DP3AKB, Edy Jaswin melaporkan, kegiatan pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor terkait pencegahan KTP, KTA, TPPO, BOPPA dan pencegahanya serta ABH merupakan kegiatan rutin di DPPPAKB Bener Meriah.
“Kegiatan ini akan di laksanakan selama empat hari dalam dua gelombang. Pesertanya dari sejumlah unsur terkait, sehingga kita berharap nantinya peserta dapat menyebar luaskan hasil dari pertemuan ini terkait sistem pelaporan,” tutupnya. (Rel/Diskominfo).