BENER MERIAH | Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si kembali mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah itu, tetap fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem serta pencegahan stunting di daerah itu.

Hal tersebut, ditegaskan oleh Pj Bupati Haili Yoga di sela kegiatan rapat pimpinan dalam rangka eveluasi kinerja OPD yang berlangsung di aula Setdakab setempat, Senin (29/1/2024). Ada beberapa program penting yang dibahas dalam rapat tersebut, diantaranya menyinggung tentang pengentasan kemiskinan ekstrem dan pencegahan serta penanganan stunting.

"Untuk itu, saya berharap OPD terkait dapat melakukan langkah-langkah yang terukur dan memiliki data yang palit. Begitu juga dengan stunting, OPD harus memiliki data yang akurat serta tepat,” pinta Haili Yoga di sela rapat tersebut.

Disisi lain, Haili Yoga, miminta agar OPD untuk dapat memanfaatkan Inspektorat untuk melakukan koordinasi kegiatannya. "Kami sampaikan dalam pertemuan ini, bahwa OPD yang tidak melakukan koordinasi dengan inspektorat kami akan evaluasi. Dan yang sudah bekerjasama kami ucapkan terimakasih," tegasnya.

Menurut Pj Bupati Bener Meriah ini, koordinasi wajib dilakukan seluruh OPD dengan Inspektorat. Tujuannya, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sehingga bila terjadin kesalahan dapat segera di perbaiki dan di evaluasi.

Haili Yoga juga menyinggung soal zakat. Dia mengimbau agar OPD terkait mendata pemilik kebun dan pengusaha di Kabupaten Bener Meriah. Tujuannya untuk mendisiplinkan pembayaran zakat oleh masyarakat selaku pemilih kebun dan usaha.

”Sehingga nantinya, zakat yang dibayarkan oleh masyarakat itu, untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu di kabupaten ini,” ucap Haili Yoga.

Diakhir arahannya, orang nomor satu di Kabupaten Bener Meriah tersebut meminta agar seluruh pimpinan OPD untuk sementara waktu tidak meninggalkan daerah. Hal tersebut berhubungan akan hadirnya Tim BPK di Bener Meriah.

"Saya harap Kepala OPD jangan meninggalkan daerah, kecuali ada izin dari BPK. Ini untuk melengkapi kebutuhan dokumen yang diperlukan oleh BPK," pungkasnya.

Kegiatan rapat itu, dihadiri Pj Sekda Khairmansyah, S.IP.,M.Sc., Asisten Administrasi Umum Setdakab, Sayutiman, SE.,MM., Plt Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesra Setdakab, Samusi Purnawira Dade, S.IP.,M.Si., Staf Ahli Muzakarah, dan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab setempat. (Rel/Diskominfo).