BENER MERIAH | Penjabat Bupati Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Khairmansyah, S.IP.,M.Sc mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah dengan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir secara virtual, Senin (5/2/2024).

Rakor pengendalian inflasi daerah, dirangkai dengan penyelenggaraan layanan pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas. Rakor itu, diikuti juga oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Sayutiman, SE.,MM serta sejumlah Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bener Meriah.

Rakor dimulai dengan paparan terkait penyelenggaraan layanan pemerintah daerah kepada penyandang disabilitas oleh Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dr. Dante Rigmalia, M. Pd. Dalam paparannya, Dante Rigmalia menyebutkan terkait tantangan dan peluang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. 

Selain itu, terkait tugas KND dengan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, ada beberapa fungsi KND yaitu, penyusunan rencana kegiatan KND, pemantauan dan evaluasi, advokasi, pelaksanaan kerjasama. 

Adapun isu prioritasnya penghapusan stigma, pendataan, Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Ketua KND menyampaikan, pada Oktober 2023 Kemendagri mengeluarkan SE mengenai percepatan pembentukan PERDA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. 

Dari 38 provinsi, 26 provinsi telah memiliki Perda, 3 provinsi sedang dalam proses Pengundangan Perda, 3 provinsi sudah propemdapersa 2024, 3 provinsi DOB masuk dalam propemperda 2024, 1 provinsi propemperda tambahan (di luar propemperda) dan 1 provinsi belum merencanakan perda/perkada (bagi DOB di Papua). 

Partisipasi bermakna penyandang disabilitas /organisasi penyandang disabilitas dalam seluruh proses penyusunan perkada sangat diperlukan untuk memastikan kesesuaian pemenuhan hak dan kebutuhan ragam disabilitas.

Usai pemaparan dari Ketua KND Dante Rigmalia, dilanjutkan dengan rapat koordinasi pembahasan terkait pengendalian inflasi daerah. Adapun narasumber yang menyampaikan paparan, dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Badan Pangan Nasional, Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian pertanian, BMKG. (Rel/Diskominfo).