Redelong - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah aktif mengikuti rapat koordinasi terkait pendanaan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Rapat yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa (05-12-2023) tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Pj. Bupati Bener Meriah yang diwakili oleh Pj. Sekda Bener Meriah Khairmansyah, S.IP.,M.Sc, Kapolres Bener Meriah, Dandim 0119 Bener Meriah, dan Plt. Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah Samusi Purnawira Dade, S.IP.,M.Si.

Selain diikuti oleh Pemkab Bener Meriah, rakor ini juga dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, Pangdam/Dandim, Kapolda/Kapolres, Ketua KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah yang belum menandatangani NPHD untuk mempercepat proses penandatanganan. Tujuan utamanya adalah memastikan kebutuhan anggaran untuk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dapat terpenuhi dengan optimal di setiap daerah.

Tito menegaskan pentingnya penandatanganan NPHD ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan anggaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Dalam konteks ini, ia juga mengimbau kepala daerah agar melakukan evaluasi dan rasionalisasi terhadap jumlah biaya yang diajukan oleh penyelenggara dan pihak keamanan. Langkah ini dianggap esensial untuk memastikan bahwa kebutuhan anggaran yang diajukan dapat sesuai dengan kemampuan pemda.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengukuhkan komitmen dan sinergi dalam menjalankan proses demokrasi Pemilu dan Pilkada 2024. Diharapkan, penandatanganan NPHD ini dapat dilaksanakan secepatnya demi kelancaran pelaksanaan kegiatan demokrasi di daerah ini. (Fasya Harsa/Diskominfo)