Redelong: Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah, Riswandika Putra, S.STP., M.AP terima kunjungan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Selasa (24/9/2024).

Pertemuan antara pihak KKR Aceh dengan Pemkab Bener Meriah pagi itu yakni dalam rangka untuk menyerahkan data rekomendasi reparasi terhadap korban pelanggaran HAM dan laporan temuan KKR Aceh untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Bener Meriah.

Sharli Maidelina S.Pd, CPM selaku Komisioner KKR Aceh, dalam laporannya menyampaikan bahwa bahwa laporan temuan tersebut merupakan gambaran komprehensif tentang apa yang terjadi sepanjang konflik bersenjata yang terjadi di Provinsi Aceh pada masa lampau.

"Ada sebanyak 5.195 korban yang telah kami lakukan pengambilan pernyataan di periode pertama. Setelah itu kita analisa terkait jenis peristiwa dan motif pelaku dalam laporan temuan ini", ujarnya.

Lanjutnya lagi, "Ada sebanyak 302 korban dari Bener Meriah baik korban langsung maupun ahli waris. Harapannya dapat ditindaklanjuti karena pemenuhan hak korban itu menjadi tanggung jawab pemerintah baik di Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota", ujar Sharli. 

Menyikapi hal tersebut, dihadapan Sherli Maidelina S.Pd, CPM yang juga didampingi oleh Komisioner Safriandi, S.Pd.I selaku Ketua Rekonsiliasi dan dan Bustami, M.Sos sebagai Ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran dan Anggota Pokja Perempuan, Rini Anggraini, S.I.Kom, dalam kesempatannya Pj. Sekda Bener Meriah, Riswandika Putra menyampaikan bahwa data yang diserahkan oleh pihak KKR Aceh tersebut akan dipelajari lebih lanjut.

"Kami akan pelajari bersama dinas terkait mana yang bisa kita tindaklanjuti dengan melihat kemampuan keuangan daerah, " terangnya.

Pertemuan bersama pihak KKR Aceh yang berlangsung di ruang kerja Pj. Sekda tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas P3AKB Bener Meriah, Edi Jaswin, SKM, M.Si. (Tim ProkopimBM).