Redelong - Dalam upaya serius menanggulangi masalah stunting di daerah, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melakukan langkah strategis dengan menggelar diseminasi audit kasus stunting tahap II. Acara ini diresmikan oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah, Samusi Purnawira Dade, S.IP.,M.Si, yang mewakili Pj. Bupati Bener Meriah di Aula Setdakab Bener Meriah. Rabu (06/12/2023).

Kegiatan yang dihadiri Tim TPPS kabupaten, kecamatan, dan desa, menyepakati keputusan bersama yang akan menjadi landasan dalam percepatan penurunan stunting di seluruh Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan ini merupakan hasil tindak lanjut dari monitoring Tim Percepatan Penurunan Stunting yang telah berlangsung beberapa hari sebelumnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Bener Meriah.

Plt. Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah, Samusi Purnawira Dade,S.IP.,M.Si, menjelaskan bahwa hasil pertemuan hari itu akan diwujudkan dalam surat keputusan bersama. Surat tersebut akan mengatur pembagian tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait dalam menangani permasalahan stunting di Kabupaten Bener Meriah.

Dalam harapannya, Samusi Purnawira Dade menyampaikan bahwa melalui audit kasus stunting ini, Bener Meriah berambisi mencapai target nasional penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen. "Semoga kolaborasi yang kita lakukan selama ini di Kabupaten Bener Meriah menghasilkan dampak positif, sehingga Bener Meriah bisa bebas dari stunting dan generasi mendatang menjadi generasi yang handal, berintelektual tinggi, dan bebas dari stunting," ujarnya.

Pada akhir kegiatan, Pj. Sekretaris Daerah Bener Meriah, Khairmansyah, S.IP.,M.Sc, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bener Meriah, menandatangani surat keputusan audit kasus stunting tahap ke II sebagai langkah konkret dalam usaha percepatan penurunan stunting di wilayah ini. (Fasya Harsa/Diskominfo)