Bener Meriah – Pj Bupati Drs. Haili Yoga, M.Si, menyampaikan jika kondisi inflasi di Kabupaten Bener Meriah, berada dibawah angka rata-rata nasional. Hal itu, disampaikannya di acara Rakor seluruh Bupati/Walikota se-Aceh bersama Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Rabu (8/3/2023).

Dalam Rakor itu, Haili Yoga melaporkan upaya serta strategi yang dilakukan Pemkab Bener Meriah, dalam menjalan program pemerintah salah satunya berkaitan dengan pengendalian dampak inflasi. “Berbagai upaya sudah kami lakukan diantaranya, menjalin kerjasama antar daerah dengan 11 kabupaten/kota di Aceh dalam hal perdagangan pangan,” kata Haili Yoga dalam laporannya.
Kemudian, laanjut Haili Yoga, pihaknya juga memberikan subsidi transportasi untuk kebutuhan bahan pangan dari dan menuju kabupaten Bener Meriah. Untuk program ini, bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Selanjutnya, menyelenggarakan pasar murah secara berkala, dan yang terakhir memberikan bantuan modal usaha bagi petani dan pelaku usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat, serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bener Meriah,” jelasnya.
Selain itu, Haili Yoga juga menyampaikan tentang upaya peningkatan perekonomian masyarakat, diantaranya Pemkab Bener Meriah telah melakukan sejumlah terobosan diantaranya menghadirkan transportasi angkutan udara untuk pengiriman barang ekspor. “Ini akan terealisasi dalam waktu dekat, untuk memudahkan pengiriman barang dari Bener Meriah,” papar Haili Yoga.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Aceh, atas dukungannya sehingga, pembangunan dryport (pelabuhan darat) dan sejumlah usulan pembangunan melalui Program Instruksi Presiden di Kementerian PUPR akan terealisasi Tahun ini.
Sementara itu, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dalam rakor itu, menekankan beberapa program pemerintah sesuai dengan arahan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, diantaranya penanganan inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting.
“Selanjutnya, terkait dengann kemudahan investasi, pemamfaatan produk dalam negeri, promosi keunggulan daerah dan stabilitas politik menjelang 2024, serta yang terakhir menjamin kebebasan beragama,” Achmad Marzuki.

Ia juga menyajikan sejumlah data, berupa kondisi kemiskinan, inflasi dan stunting di masing-masing kabupaten/ kota di Aceh, serta kondisi data terbaru Aceh secara nasional. Achmad Marzuki, berharap agar para kepala daerah untuk berupaya maksimal menjalankan program pemerintah pusat tersebut. Rakor yang langsung dipimpin Pj Gubernur Aceh itu, dihadiri oleh seluruh bupati/walikota se-Aceh, para kepala SKPA dan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Aceh.(Rel/Diskominfo).