Jakarta | Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, M. Saleh, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin, 05 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh KPK ini bertujuan memperkuat sinergi antara lembaga antirasuah dengan pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah. Rapat ini juga dihadiri oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

Dalam forum tersebut, Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar menyampaikan pandangannya mengenai akar persoalan korupsi yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Ia mengungkapkan sebuah perumpamaan: "Air bila keruh di hilir pasti berasal dari hulunya," yang menggambarkan bahwa korupsi yang terjadi di daerah sering kali berakar dari sistem dan regulasi yang dibentuk di tingkat pusat.

Bupati menyoroti pelaksanaan Pilkada langsung sebagai salah satu contoh regulasi yang perlu dievaluasi. “Proses pemilihan kepala daerah secara langsung menuntut biaya politik yang sangat besar. Kondisi ini mendorong calon kepala daerah untuk mengeluarkan modal tinggi, yang kemudian bisa membuka peluang praktik penyimpangan saat menjabat,” ujarnya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui pengawasan di tingkat daerah, tetapi juga harus disertai dengan pembenahan regulasi di tingkat pusat yang menjadi sumber berbagai beban birokrasi dan pembiayaan politik.

Sementara itu, Ketua DPRK Bener Meriah, M. Saleh, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berintegritas.

Kehadiran jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif Kabupaten Bener Meriah dalam forum ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi serta terbuka terhadap pembenahan struktural guna menjamin pelayanan publik yang berkualitas.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Kepala Bappeda, Inspektur, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPA). Sementara Ketua DPRK Bener Meriah hadir didampingi oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, serta Sekretaris Dewan.(Irbansus)