BENER MERIAH | Pj Bupati Bener Meriah, Ir. Mohd Tanwier, MM diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Sayutiman, SE., MM membuka kegiatan diseminasi kebijakan tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan limbah organik yang diselenggarakan oleh Katahati Institut di Ballroom Hotel Linge Land, Kota Takengon, Jum'at (23/8/2024).

Sayutiman, mengatakan, pengembangan HHBK tentu akan selalu memerlukan koordinasi dan integrasi dari berbagai sektor dan pihak, mulai dari penyediaan bahan baku hingga kepada proses produksi dan industri. Dimana hal tersebut merupakan salah satu dukungan selain pendanaan dan kebijakan yang kondusif.

"Di Kabupaten Bener Meriah sendiri, HHBK kita manfaatkan jadi barang konsumsi dan produksi, seperti janeng, aren. Artinya, perkembangan produk HHBK ini akan terus meningkat jika ada promosi dan manajemen pasar yang diciptakan, agar menimbulkan permintaan untuk kita penuhi," kata Sayutiman. 

Disebutkan, selama kurun waktu 2 sampai 3 tahun ini, kehadiran Katahati Institut dalam memberdayakan masyarakat perempuan dimulai dari Samarkilang, tidak hanya sebagai pengembangan budidaya dan pemanfaatan komoditi HHBK agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

"Mungkin saat ini pemanfaatan HHNK dari hutan Samar kilang di Kabupaten Bener Meriah yang bernilai unggul adalah janeng dan aren. Bahkan komoditi itu sudah pernah dipamerkan di kancah nasional para pameran UMKM di Provinsi Bali," sebutnya.

Menurut Sayutiman, kehadiran Katahati Institut ini bukan hanya sebagai mitra pemerintah untuk pemberdayaan kaum perempuan, tetapi juga sudah menjembatani masyarakat di dua kabupaten ini agar bisa terus mandiri dan semakin maju di masa depan. 

Untuk itu, Pemkab Bener Meriah, menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Katahati Institut karena telah memberikan harapan yang besar agar perempuan-perempuan di tanah Gayo bisa mandiri dan berkemampuan menjadikan HHBK sebagai penopang untuk mendongkrak ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Kegiatani itu, dihadiri sejumlah pihak diantaranya Plh Sekretaris Daerah Aceh Tengah, perwakilan WEA Indonesia, para kepala organisasi Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, serta berbagai unsur terkait lainnya. (Rel/Diskominfo).