Wabup Armia Usulkan Pembangunan Infrastruktur Pascabencana Ke Dikjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Safrizal ZA, M.Si
- | Jumat, 17 April 2026 | Informasi Pemerintahan Informasi Umum
Redelong : Wakil Bupati Bener Meriah Ir. H. Armia didampingi oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra Setdakab Bener Meriah Khairmansyah, S.IP., M.Sc menerima kunjungan kerja Dr. H. Safrizal ZA, M.Si Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di ruang kerja Wabup Bener Meriah, Kamis (16-04-2026).
Kunjungan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Kabupaten Bener Meriah dalam rangka meninjau lokasi hunian sementara yang ada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Bukit.
Usai berbincang-bincang sejenak, Wakil Bupati Ir. H. Armia dan Asisten 1., Plt. Kadis PUPKP., Kalak BPBD dan Plt. Kadis Pendidikan bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sekaligus Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh langsung bergerak untuk meninjau lokasi hunian sementara yang ada di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam.
Di lokasi Huntara Desa Wonosobo, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan, bahwa akan terus fokus dan saling berkordinasi bersama pihak terkait khususnya Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam rangka percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi seluruh masyarakat Bener Meriah yang terkena musibah bencana alam.
Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Ir. H. Armia menyampaikan, apresiasi dan terimakasih kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA yang telah memberikan dukungan moril kepada warga, mengajak untuk tetap optimis, sabar, dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan.
Wabup juga berharap, agar penanganan pascabencana berjalan terpadu antara pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) sehingga masyarakat bisa kembali hidup normal. Wabup juga mengusulkan pembangunan infrastruktur pascabencana ke Ditjen Mendagri untuk memulihkan akses ekonomi dan sosial. Usulan tersebut fokus pada perbaikan jalan yang terisolasi, serta pemulihan sarana air bersih akibat banjir dan tanah longsor, dengan prioritas melancarkan jalur hasil tani.