BENER MERIAH — Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah menyajikan informasi mendalam terkait arah kebijakan baru program transmigrasi menyusul pemisahan Kementerian Transmigrasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bener Meriah, Abdul Kadir, ST, MT, melalui Kepala Bidang Perluasan Pembangunan Dan Transmigrasi, Jailani, S.Pd, yang menangani tugas dan fungsi transmigrasi, saat diwawancarai di ruang kerjanya pada kamis (08/10/2026) menjelaskan bahwa paradigma transmigrasi saat ini telah mengalami pergeseran signifikan. Jika dahulu orientasinya adalah pemindahan penduduk secara massal dari wilayah padat, kini fokus utama kementerian beralih pada pembangunan kawasan dan penciptaan lapangan kerja di daerah transmigrasi, yang didukung melalui pola "transmigrasi gotong royong" lintas kementerian (seperti Kementerian Pertanian, PUPR, Pendidikan, hingga Kesehatan) sesuai RPJMD dan visi, Misi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ”sebut Jailani

Untuk Kabupaten Bener Meriah sendiri, arah pembangunan kini difokuskan pada dua kawasan utama, yakni Kawasan Pintu Rime Gayo di Kecamatan Pintu Rime Gayo dan Kawasan Samar Kilang. Wilayah tersebut mencakup daerah pembinaan seperti Rata Mulia, serta kawasan mandiri menurut survei Kementerian seperti Jalung, Tegep, dan WihniDurin

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memajukan kawasan, Dinas Transmigrasi Kabupaten Bener Meriah mencatatkan berbagai langkah progresif, di antaranya:

• Peningkatan Fasilitas Pendidikan dan Sanitasi: Selama dua tahun terakhir, pemerintah daerah secara aktif memasukkan program pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta fasilitas MCK ke tingkat kementerian, termasuk pengerjaan di luar Satuan Permukiman (SP) di wilayah Putri Mulia kecamatan Samar Kilang dan kecamatan Mesidah

• Sinergi Lintas Pemerintahan: Untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, drainase, dan fasilitas penunjang lainnya di wilayah binaan (seperti Rata Mulia yang berpenduduk 23 KK), pihak dinas terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Mobilitas Penduduk (Mobduk) Provinsi Aceh.

Selain fokus pembangunan kawasan, pemerintah daerah juga bergerak cepat menanggapi dampak bencana hidrometeorologi yang sempat melanda pada November tahun sebelumnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menginventarisir kerusakan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi serta mengajukan usulan penanganan khusus dan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) secara berjenjang ke Kementerian Transmigrasi.”tambahnya

Langkah proaktif ini diambil guna memastikan aktivitas perekonomian, mobilitas warga, serta sektor pertanian di kawasan transmigrasi tetap berjalan lancar dan masyarakat tidak terisolasi.”tutup Jailani (Md-KominfoBM).