Pemkab Bener Meriah Laksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-30 Tahun 2026.

- | Senin, 27 April 2026 | Informasi Pemerintahan  Informasi Umum 

edelong : Bupati Bener Meriah yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah Samusi Purnawira Dade, S.IP., M.Si bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di halaman upacara Setdakab Bener Meriah, Senin (27-04-2026).

Upacara peringatan hari otonomi daerah tersebut di ikuti unsur Forkopimda- Forkompinda plus, para Asisten, para kepala SKPK, instansi vertikal, dan para ASN dilingkungan Pemkab Bener Meriah.

Dalam amanat tertulis Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Asisten 2 Setdakab Bener Meriah Samusi Purnawira Dade, S.IP., M.Si menyebutkan, mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, pemerintah pusat mengingatkan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara pusat dan daerah.

Lebih lanjut dalam arahan tertulis Mendagri, Samusi Purnawira Dade mengatakan, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan pembangunan nasional. Otonomi daerah bukan sekadar kewenangan administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air.

Dalam arahan tertulis Mendagri itu juga diungkap berbagai tantangan yang masih dihadapi daerah, mulai dari belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, hingga tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Tak hanya itu, persoalan ketimpangan layanan dasar dan minimnya kolaborasi antar daerah turut menjadi sorotan, khususnya di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.

Kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Mendagri mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, serta perlindungan sosial. Stabilitas daerah juga dinilai penting dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Selain itu, kepala daerah diimbau menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, termasuk dalam mendukung swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, serta pengembangan kewirausahaan guna membuka lapangan kerja. "Pesan Mendagri agar seluruh pemerintah daerah menjalankan program secara efisien dan tepat sasaran, sehingga anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Samusi Purnawira Dade, S.IP., M.Si dalam amanat tertulis Mendagri Muhammad Tito Karnavian.