Pemkab Bener Meriah Harmonisasikan 57 Rancangan Peraturan Bupati Bersama Kanwil Kemenkum Aceh
PPID Utama | Jumat, 20 November 2026 | Informasi Pemerintahan Informasi Umum
REDELONG – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus memperkuat kualitas produk hukum daerah melalui harmonisasi rancangan peraturan kepala daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati bersama Tim Kerja Harmonisasi Wilayah II (TKH II) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Dr. Samusi Purnawirawan Dade, S.H., S.Ip., M.Si., bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Bener Meriah.
Harmonisasi dipimpin oleh Tim Kerja Harmonisasi Wilayah II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh yang diketuai Yesi Marina. Kegiatan ini membahas 57 rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah, yaitu:
Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip, Rancangan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta 55 Rancangan Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada jabatan/unit yang menjadi objek penyusunan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Hukum Setdakab Bener Meriah, Nazhan, SH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Brigita Putri Marina, S.H., serta para pemrakarsa dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Bagian Organisasi Setdakab Bener Meriah.
Dalam kegiatan tersebut, harmonisasi dilakukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi, serta memperhatikan aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap melalui proses harmonisasi ini, rancangan peraturan yang disusun dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, tertib, dan memiliki kepastian hukum.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bener Meriah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel.