DPMPTSP Bener Meriah Keluarkan Pengumuman Penting Terkait Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

PPID Utama | Senin, 9 November 2026 | Informasi Pemerintahan  Informasi Umum 

BENER MERIAH, 6 November 2026 – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bener Meriah mengeluarkan pengumuman penting kepada masyarakat dan para pelaku usaha terkait penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengumuman tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan di Kabupaten Bener Meriah.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bener Meriah, Kamaruddin, S.AP., M.AP., melalui Jafung Penata Perizinan Ahli Muda, Zakirah, S.E., menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 169 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non-Perizinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bener Meriah, pelaksanaan pelayanan perizinan harus mengikuti ketentuan dan kewenangan yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) perlu memperhatikan aspek pengawasan DPMPTSP Kabupaten Bener Meriah. Apabila terdapat penerbitan NIB yang dilakukan di luar pengawasan DPMPTSP Kabupaten Bener Meriah, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku usaha atau pihak yang memproses penerbitan NIB tersebut.

Pengumuman ini disampaikan sebagai bentuk penegasan terhadap kewenangan pelayanan perizinan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih cermat dan memahami prosedur penerbitan NIB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DPMPTSP Kabupaten Bener Meriah berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat mengikuti prosedur pelayanan perizinan melalui jalur resmi, sehingga proses penerbitan dokumen perizinan dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengumuman tersebut, DPMPTSP Bener Meriah juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjadikan informasi ini sebagai perhatian bersama demi terciptanya pelayanan perizinan yang profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat(Md-KominfoBm)