Redelong : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus memperkuat langkah penanganan terpadu konflik gajah liar dan manusia di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanggil sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengevaluasi keberadaan parit pembatas (barier) yang diduga menghambat jalur jelajah alami gajah Sumatera.

Pertemuan penanganan konflik tersebut berlangsung pada Kamis (12-11-2026) di ruang rapat Bupati yang dipimpin langsung oleh Bupati Bener Meriah, Ir. H. Tagore Abubakar, didampingi Wakil Bupati Ir. H. Armia. Pertemuan itu turut dihadiri Dandim 0119/BM Letkol Arh Febry Adyanto, S.H., Sekretaris Daerah Riswandika Putra, S.STP., M.AP., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Samusi Purnawirawan Dade, SH., S.IP., M.Si., serta unsur perangkat daerah, TNI-Polri, BKSDA Aceh, DLH, BPN, Camat Pintu Rime Gayo, Kapolsek, Danramil, dan perwakilan sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut seperti PT. Baalian Sejahtera Abadi., perwakilan PT. Rami Agro Mandiri., Perwakilan PT. Bumi PR.

Dalam pertemuan itu, Bupati Bener Meriah Ir. H. Tagore Abubakar menegaskan, bahwa pemanggilan resmi terhadap perusahaan perkebunan sawit merupakan tindak lanjut keseriusan pemerintah daerah dalam merespons kondisi konflik gajah liar yang semakin mengkhawatirkan di Kecamatan Pintu Rime Gayo.

Menurutnya, konflik antara kawanan gajah Sumatera dan masyarakat mengalami peningkatan sejak akhir Oktober hingga pertengahan November 2026. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait, termasuk penggiringan kawanan gajah untuk menjauh dari kawasan permukiman penduduk. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal.

Diterangkan Bupati, berdasarkan laporan tim di lapangan, kawanan gajah belum berhasil diarahkan keluar menuju kawasan Krueng Peusangan karena terkendala barier perkebunan sawit di kawasan Kilometer 41. Hambatan tersebut menyebabkan kawanan gajah kembali memasuki wilayah permukiman masyarakat.

Bupati menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah keberadaan pembatas berlapis yang dibangun sejumlah perusahaan perkebunan sawit. Infrastruktur tersebut diduga memutus atau menghambat jalur jelajah alami gajah, sehingga mempersempit ruang pergerakan satwa dan meningkatkan potensi pertemuan dengan aktivitas manusia.

Dampak konflik tersebut terang Ir. H. Tagore Abubakar bahkan telah meluas ke sektor pendidikan. Tercatat sebanyak 21 satuan pendidikan di Kecamatan Pintu Rime Gayo terpaksa menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka demi menjaga keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. “Persoalan ini harus ditangani secara serius dan bersama-sama. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, tetapi upaya penanganan juga harus memperhatikan keberlangsungan habitat dan jalur pergerakan gajah,” tegas Tagore.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta instansi terkait melakukan evaluasi terhadap perizinan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan koridor gajah. Ia juga meminta dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pembangunan barier, termasuk penggunaan kawat kejut atau electric fence yang dipasang oleh perusahaan.

Selain itu, Bupati juga mendorong agar parit-parit pembatas yang dinilai membahayakan dan menghambat pergerakan gajah ditinjau kembali, termasuk kemungkinan penutupan atau pembukaan akses pada titik-titik tertentu berdasarkan hasil kajian teknis dan rekomendasi instansi berwenang.

Lebih jauh disampaikannya, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap seluruh pihak, baik perusahaan perkebunan, instansi teknis, aparat keamanan maupun BKSDA Aceh, dapat mengambil langkah konkret dan terkoordinasi untuk menemukan solusi jangka panjang. Penanganan konflik ini tidak hanya bertujuan mengurangi gangguan gajah liar terhadap masyarakat, tetapi juga memastikan keselamatan warga sekaligus menjaga kelestarian satwa liar yang merupakan bagian pentin